Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Ardianto

POSKOTAKALTIMNEWS,BALIKPAPAN: Dalam upaya menjadikan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah tegas dengan melarang seluruh bentuk reklame atau papan iklan rokok di seluruh wilayah kota.

Kebijakan ini diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan ramah anak. Namun, kebijakan ini ternyata membawa dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang biasanya diperoleh dari pajak reklame rokok.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Ardianto, menyatakan kekecewaannya terkait penurunan PAD akibat larangan tersebut. Data dari Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan menunjukkan bahwa PAD mengalami penurunan sebesar Rp 5 miliar.

"Ini berkaitan dengan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari PAD, maka harus ada solusi lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota," ungkap Ardianto.

Meskipun kecewa, Ardianto tetap mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk menemukan terobosan baru guna mengatasi kekurangan PAD yang mencapai miliaran rupiah tersebut.

Menurutnya, dengan strategi yang tepat, penurunan PAD ini bisa ditutupi bahkan mungkin dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi keuangan kota.

Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mencari sumber pendapatan alternatif yang tidak hanya menggantikan pajak reklame rokok, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah meningkatkan sektor pariwisata dan industri kreatif di Balikpapan. Dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki, Balikpapan dapat mengembangkan destinasi wisata yang menarik serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang dapat mendongkrak PAD.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengoptimalkan potensi pajak dari sektor lain, seperti pajak hiburan, restoran, dan perhotelan.

Larangan iklan rokok ini merupakan langkah positif untuk menjadikan Balikpapan sebagai lingkungan yang lebih ramah anak.

Tantangannya kini adalah bagaimana Pemerintah Kota Balikpapan dapat menyeimbangkan antara komitmen terhadap kesehatan publik dan kebutuhan finansial kota, sehingga kota ini tetap maju dan sejahtera tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya.(adv/rud)